PELAYANAN YANG BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselengarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mncegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat (Prawirohardjo, 2006).

Pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yaitu proses dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tentukan prioritas dari kebutuhan tersebut serta mengembangkan keyakinan masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhan sesuai skala prioritas berdasarkan atas sumber – sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun berasal dari luar secara gotong royong.

1.2              Rumusan Masalah

1.2.1        Bagaiamankah pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat ?

1.2.2         Apasaja syarat pelayanan kesehatan ?

1.2.3         Bagaimanakah fungsi pelayanan kesehatan ?

1.2.4         Bagaimanakah tujuan pelayanan kesehatan ?

1.2.5         Bagaimanakah strategi pelayanan kesehatan ?

1.2.6         Bagaimanakah upaya menghadapai masalah kesehatan ?

1.3              Tujuan

1.3.1        Untuk mengetahui  pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.3.2         Untuk mengetahui syarat pelayanan kesehatan.

1.3.3         Untuk mengetahui fungsi pelayanan kesehatan.

1.3.4         Untuk mengetahui tujuan pelayanan kesehatan.

1.3.5         Untuk mengetahui strategi pelayanan kesehatan.

1.3.6         Untuk mengetahui upaya menghadapai masalah kesehatan.

 

BAB II

PEMBAHASAN

     2.1   Pendekatan Pelayanan yang Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Agar dapat dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bidan harus dapat melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Komunikasi yang nyata adalah sikap. Komunikasi tersebut melibatkan lebih banyak proses mendengarkan dan pada proses berbicara, merupakan suatu proses interaksi yang tetap yang ditujukan untuk suatu kesepakatan. Komunikasi yang baik akan membentuk pengetahuan & tanggungjawab orang-orang yang terlibat didalammnya. Sebaliknya jika keadaan komunikasi banyak rahasia, tidak tahu apa-apa menerima sedikit komunikasi akan membuat mereka merasa ditinggalkan, lemah dan tersingkir, yang akan menyulut suasana ketidakpercayaan antar komunikator dan komunikan.Komunikasi didalam masyarakat seharusnya bentuknya terbuka, dua arah dan sering dilakukan . harus ada bukti yang dapat dilihat tentang adanya proses mendengarkan yang baik, mekanisme umpan balik, informasi dan diskusi tetap tentang adanya proses mendengarkan yang baik, mekanisme umpan balik, informasi dan diskusi tetap tentang bagaimana organisasi tersebut melakukan semuanya.
Komunikasi yang baik dapat menunjukkan  rasa hormat kepada orang lain dan memperlihatkan bahwa pandangan dan opini mereka dihargai. Selanjutnya hal ini dapat membuat masyarakat mau mengambil keputusan sendiri dan mengusulkan ide-idenya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang bidan dalam berkomunikasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1.         Jangan terlalu banyak bicara, cobalah untuk tidak menyela.

2.         Jangan meneruskan kalimat mereka atau mengantisipasi apa yang sedang mereka ucapkan

3.         Tanyakan apabila anda merasa kurang jelas

4.         Lebih baik membicarakan sesuatu dengan cara bertatap muka, daripada berkomunikasi secara tertulis.

Terdiri dari 3 aspek penting meliputi proses, masyarakat dan memfungsikan masyarakat :

1.      Specifict Content Approach

Yaitu pendekatan perorangan atau kelompok yang merasakan masalah melaluiproposal program kepada instansi yang berwenang.

Contoh : pengasapan pada kasus DBD

2.      General Content objektive approach

Yaitu pendekatan dengan mengkoordinasikan berbagai upaya dalam bidangkesehatan dalam wadah tertentu.

Contoh : posyandu meliputi KIA, imunisasi, gizi, KIE dsb. 

3.      Proses Objective approach

Yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada proses yang dilaksanakanmasyarakat sebagai pengambil prakarsa kemudian dikembangkan sendirisesuai kemampuan.

Contoh : kader

    2.2  Syarat Pelayanan Kesehatan

1.      Tersedia (available),

2.      Menyeluruh (aomprehensive)

3.      Terpadu (integrated)

4.      Berkesinambungan (continue)

5.       Adil atau merata (equity)

6.       Mandiri (sustainable)

7.       Wajar (appropriate)

8.      Dapat diterima (acceptable)

9.      Dapat dicapai (accessible)

10.  Dapat dijangkau (affurdable)

11.  Efektif (effective)

12.  Efisien (efficient)

13.  Bermutu (quality).

2.3 Fungsi Pelayanan Kesehatan

1.      Fungsi sosial (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan ),

2.      Fungsi teknis kesehatan (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pemberi pelayanan kesehatan)

3.      Fungsi ekonomi (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan institusi pelayanan kesehatan).

2.4  Tujuan pelayanan kesehatan

1.      Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat (consumer satisfaction),

2.      Melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (provider satisfaction),

3.      Pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (institutional satisfaction).

2.5 Strategi Pelayanan Kebidanan

1.      Pemberdayaan masyarakat

2.      Peran serta masyarakat

3.      Kemitraan

4.      Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

2.6  Upaya Menghadapi Masalah Kesehatan

Upaya pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan kesehatan maupun pembangunan bidang lainnya yang terkait dengan kesehatan maupun pembangunan bidang lainnya yang terkait dengan kesehatan masyarakat antara lain dengan dilakukannya peningkatan sumberdaya masyarakat melalui perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualitas melalui melalui jalur pendidikan. Upaya yang dilakukan :

1.      Pengembangan organisasi dan manajemen

2.      Peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan institusi pendidikan kesehatan

3.      Peningkatan partisipasi masyarakat

4.      Pelayanan medis prima